NewsMber - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardi menuding Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno gagal paham. Ini terkait respon Rini yang keberatan atas kritikan Menko Maritim, Rizal Ramli.
Rizal dikabarkan tak sepakat dengan rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia.
"Rini Soemarno gagal paham soal bisnis Garuda. Dalam masalah bisnis, dengan memaksakan Garuda membeli Airbus A350, maka Rini memaksa Garuda melakukan pemborosan," kata Adhie Massardi, Jumat (14/10/2015).
Pesawat seperti itu, tambah Adhie, tidak dibutuhkan Garuda. Pesawat jenis itu hanya cocok untuk rute jarak jauh seperti Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Nah, menurut Adhie, Garuda lebih membutuhkan pesawat yang lebih kecil, yang cocok melayani domestik dan regional.
Adhie juga sepakat dengan pernyataan Rizal Ramli yang tidak ingin Garuda bangkrut lagi. Sebab, sebulan lalu membeli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank. Uang ini dialokasikan untuk membeli pesawat Airbus A350 sebanyak 30 unit. "Kalau Rini memaksakan kehendak, kemungkinan Garuda merugi semakin besar," tegas dia.
Selain gagal paham soal bisnis Garuda, Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Rini Soemarno juga gagal paham soal urusan pemerintahan. "Ini bukti bahwa Rini Soemarno tidak paham soal ketatanegaraan dan pemerintahan," ujar Juru Bicara Presiden era Abdurrahman Wahid ini menambahkan.
Ditegaskan, mungkin Rini lupa bahwa secara teknis, Garuda berada memiliki garis koordinasi dengen Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nah, dalam konteks poros maritim Presiden Joko Widodo, Kemenhub berada di bawah koordinasi Menko Maritim.
"Jadi, kalau ada masalah dengan perhubungan, maka tanggung jawabnya Menko Maritim. Termasuk soal kebijakan Garuda, kalau salah maka akan merugikan keuangan garuda dan rakyat dan Menko Maritim saat ini, Rizal Ramli yang harus bertanggung jawab," kata Adhie.
Adhie menambahkan, Rini Soemarno seperti memaksakan Direksi Garuda Indonesia membeli pesawat jenis besar Airbus A350.
"Kalau melihat kasus ini, Rini seperti memaksakan kehendak. Apalagi, Rini sungut saat rencana ini ditentang Rizal Ramli," sambung Adhie.
Adhie menduga, ketika Menteri Rini memerintahkan Direksi Garuda membeli bisa dipastikan tidak ada koordinasi dengan kementerian terkait manapun. Makanya Menko Maritim Rizal Ramli meminta renana ini dibatalkan.
"Dan kalau ternyata Rini Soemarno membangkang soal ini, saya mendesak segera dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menelaah motivasi di balik pembelian ini. Pasti harga pesawat besar, dan pasti ada succes fee dalam jumlah besar. Itulah sebabnya perlu menyelidiki dugaan korupsi di balik kasus ini," jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, baru sehari menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli langsung melakukan "gebrakan" yang mengejutkan. Dia meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat jenis besar.
Kata Rizal, kalau ingin menjadi BUMN kelas dunia, seharusnya Garuda membeli pesawat Airbus A320 dan memilih fokus menguasai bisnis penerbangan domestik dan regional Asia
Sebab, menurut dia, rute internasional Garuda ke Eropa selalu membuat maskapai BUMN itu merugi karena tingkat keterisian penumpangnya hanya 30 persen.
"Kita kuasai dulu pasar regional lima sampai tujuh tahun ke depan. Kalau sudah kuat, baru kita hantam. Presiden setuju (pembatalan pembelian pesawat Airbus A350), dan kami panggil direksi (Garuda), dan batalkan supaya ganti," kata Rizal.
Menteri BUMN Rini Soemarno kemudian menimpali pernyataan Rizal Ramlu seraya meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya itu 'tak cawe-cawe' urusan penanganan dan manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda).
Menurut Rini, masalah penanganan PT Garuda Indonesia berada di bawah Kemenko Perekonomian.
"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian
Posting Komentar